JAKARTA - Pemulihan sektor pertanian menjadi perhatian utama pemerintah setelah bencana hidrometeorologi melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Sawah yang rusak akibat banjir dan longsor berpotensi mengganggu produksi pangan nasional apabila tidak segera ditangani. Karena itu, pemerintah memastikan rehabilitasi lahan pertanian berjalan cepat agar aktivitas petani dapat kembali normal.
Sebagai bentuk keseriusan tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman turun langsung ke lapangan untuk memastikan proses pemulihan berjalan sesuai rencana dan kebutuhan petani di daerah terdampak.
Mentan Tinjau Sawah Terdampak di Aceh Utara
Mentan bersama rombongan tiba di Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Aceh, Kamis, sekitar pukul 08.30 WIB. Di lokasi tersebut, Mentan meninjau langsung areal persawahan yang masih tertutup lumpur pascabanjir dan longsor.
Dalam peninjauan itu, Mentan memastikan tahap awal rehabilitasi lahan pertanian berjalan tepat sasaran, sekaligus menilai kesiapan petani untuk kembali memasuki masa tanam berikutnya.
Pemulihan Diminta Dilakukan Cepat dan Tepat Sasaran
Dalam dialog bersama jajaran Kementerian Pertanian, Mentan menekankan pentingnya percepatan rehabilitasi lahan agar fungsi sawah segera pulih dan petani dapat kembali berproduksi.
"Jadi seluruh tim terima kasih, kami minta seluruh swakelola, kalau perlu petaninya ikut kerjakan sendiri. Dan itu dibayar pemerintah," kata Mentan saat meninjau lokasi.
Menurutnya, pemulihan yang terlambat akan berdampak pada tertundanya musim tanam dan berpotensi menekan produksi pangan.
Rehabilitasi Sawah Dilakukan dengan Skema Padat Karya
Mentan menegaskan bahwa seluruh pekerjaan rehabilitasi dilakukan secara swakelola dan padat karya. Skema ini bertujuan agar petani setempat terlibat langsung dalam pemulihan lahan, sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut.
"Jadi swakelola, jadi padat karya. Jadi ini nggak kemana-mana, nggak usah pakai kontraktor besar, apalagi kecil-kecil begini," ucap Amran.
Dengan pola tersebut, dana pemulihan diharapkan berputar di daerah dan memberi dampak langsung bagi masyarakat terdampak bencana.
Bantuan Benih dan Pupuk untuk Percepat Tanam
Selain perbaikan lahan, pemerintah juga menyalurkan bantuan benih dan pupuk kepada petani terdampak. Bantuan ini ditujukan untuk mempercepat masa tanam dan menjaga produktivitas pertanian di Aceh.
"Dan benih benihnya, pupuknya Alhamdulillah dibantu pemerintah," tambahnya.
Bantuan sarana produksi tersebut diharapkan mampu meminimalkan risiko penurunan hasil panen akibat bencana.
Didampingi DPR dan Pemangku Kepentingan Terkait
Dalam kunjungan tersebut, Mentan didampingi Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, bersama sejumlah Anggota Komisi IV DPR RI, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta pejabat terkait lainnya.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan dukungan lintas sektor terhadap percepatan pemulihan sektor pertanian pascabencana.
Puluhan Ribu Hektare Sawah Aceh Terdampak Bencana
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, total luas sawah terdampak bencana di wilayah Aceh mencapai 54.233 hektare yang tersebar di 21 kabupaten/kota. Rinciannya, sawah rusak ringan seluas 23.893 hektare, rusak sedang 8.759 hektare, dan rusak berat 21.851 hektare.
Untuk tahap awal, rehabilitasi dilakukan pada lahan seluas 13.707 hektare yang tersebar di Aceh 6.530 hektare, Sumatera Utara 6.593 hektare, dan Sumatera Barat 3.624 hektare.
Anggaran APBN Disiapkan untuk Percepatan Pemulihan
Kementerian Pertanian telah menyiapkan anggaran Rp1,49 triliun dari APBN 2026 untuk pemulihan sektor pertanian. Selain itu, pemerintah juga mengusulkan tambahan anggaran Rp5,1 triliun guna mempercepat pemulihan pertanian di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk rehabilitasi lahan, bantuan sarana produksi, hingga perbaikan infrastruktur pertanian.
Dampak Bencana Meluas ke Tanaman, Ternak, dan Infrastruktur
Amran menjelaskan, bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Daerah yang paling terdampak antara lain Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
Per 13 Januari 2026, luas sawah terdampak di ketiga provinsi mencapai 107.324 hektare. Dari jumlah tersebut, lahan padi dan jagung yang mengalami puso atau gagal panen mencapai 44,6 ribu hektare.
Selain itu, lahan perkebunan non-sawit seperti kopi, kakao, dan kelapa dalam terdampak seluas 29.310 hektare, lahan hortikultura rusak 1.803 hektare, serta lebih dari 820 ribu ekor ternak mati atau hilang.
Kerusakan juga terjadi pada infrastruktur pertanian, meliputi 58 unit Rumah Potong Hewan (RPH), sekitar 2.300 unit alat dan mesin pertanian hilang, 74 Balai Penyuluhan Pertanian rusak, tiga bendungan rusak, jaringan irigasi sepanjang 152 kilometer terdampak, serta 820 unit jalan produksi rusak.
Data Dampak Terus Diperbarui
“Tentu data dampak bencana ini bersifat dinamis dan terus kami perbarui setiap hari melalui koordinasi intensif antara unit Eselon I Kementerian Pertanian dan dinas pertanian di daerah terdampak,” kata Mentan.
Pemerintah berharap melalui percepatan rehabilitasi, keterlibatan petani, serta dukungan anggaran yang memadai, sektor pertanian di wilayah terdampak dapat segera pulih dan kembali menopang ketahanan pangan nasional.