JAKARTA - Menjelang ibadah haji 2026, Wakil Menteri Haji dan Umrah Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menekankan pentingnya visi utama yang harus dipahami dan diterapkan oleh seluruh petugas haji.
Visi tersebut berfokus pada penyelenggaraan haji yang berkeadilan, berempati, dan berpihak kepada kelompok rentan, seperti perempuan dan lansia.
Dalam pelaksanaan ibadah haji yang semakin dekat, beliau menegaskan bahwa pelayanan yang berkeadilan, berempati, dan berpihak kepada kelompok rentan seperti perempuan dan lansia menjadi prioritas utama.
Visi ini tidak hanya berfokus pada teknis pelaksanaan haji, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang dijunjung tinggi oleh Islam.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wamenhaj saat memimpin aplikasi pagi dalam rangkaian Diklat PPIH Arab Saudi Tahun 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.
Dalam sambutannya, beliau mengingatkan para petugas untuk meneladani pesan-pesan dari Rasulullah SAW saat menjalankan Haji Wada, yang sarat dengan nilai luhur tentang perlakuan yang adil terhadap perempuan.
Pesan Rasulullah SAW dalam Haji Wada sebagai Landasan Pelayanan
Dalam kesempatan tersebut, Wamenhaj mengutip salah satu pesan Haji Wada, yaitu khutbah terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang menegaskan pentingnya menjaga dan memuliakan perempuan. Menurutnya, pesan tersebut harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan haji Indonesia tahun 2026.
“Jaga dan muliakan perempuan-perempuan kalian,” kata Rasulullah SAW dalam khutbahnya yang selalu diingat oleh umat Islam.
Pesan ini, menurut Wamenhaj, menjadi dasar penting bagi kebijakan pemerintah Indonesia untuk memberikan pelayanan haji yang lebih sensitif terhadap gender dan kelompok rentan, seperti perempuan dan lansia.
Dengan lebih dari 55% jemaah haji Indonesia yang terdiri dari perempuan dan sekitar 25% dari kelompok lansia, sebagian besar dari kelompok ini juga merupakan perempuan.
Fakta ini menjadikan kebutuhan untuk menyelenggarakan haji yang ramah perempuan dan lansia semakin mendesak. Oleh karena itu, kebijakan yang berpihak pada kedua kelompok tersebut akan terus diperkuat.
Penyelenggaraan Haji yang Afirmatif untuk Perempuan dan Lansia
Tema Haji Ramah Perempuan dan Haji Ramah Lansia tidak hanya menjadi wacana, tetapi sudah diterjemahkan dalam bentuk kebijakan konkret yang tercermin dalam komposisi petugas haji untuk tahun 2026.
Sebagai bagian dari afirmasi nyata tersebut, jumlah petugas perempuan pada pelaksanaan haji 2026 mencapai 33% dari total petugas. Angka ini adalah yang tertinggi dalam sejarah penyelenggaraan haji Indonesia.
"Ini bukan angka simbolik. Ini adalah yang tertinggi dalam sejarah penyelenggaraan haji Indonesia," ujar Wamenhaj dengan tegas.
Kehadiran lebih banyak petugas perempuan dalam rangka penyelenggaraan haji, menurutnya, sangat penting untuk memastikan bahwa jemaah perempuan dan lansia mendapatkan layanan yang aman, nyaman, dan bermartabat.
Perubahan Signifikan dalam Peran Petugas Haji
Wamenhaj menekankan bahwa peran petugas haji perempuan sangat strategis, terutama dalam memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi jemaah perempuan dan lansia yang selama ini seringkali terabaikan dalam pelaksanaan haji.
Kehadiran petugas perempuan juga memberikan rasa kepercayaan dan kenyamanan bagi jemaah perempuan, yang sering kali membutuhkan pendampingan lebih saat melaksanakan ibadah haji.
Penyelenggaraan haji 2026 akan menjadi sebuah perubahan besar, di mana kesetaraan gender dan keadilan bagi kelompok rentan benar-benar diperhatikan.
Pemerintah tidak hanya fokus pada jumlah petugas yang ditugaskan, tetapi juga pada kualitas layanan yang diberikan, yang harus mencerminkan rasa kemanusiaan dan perhatian terhadap kebutuhan setiap individu, baik itu perempuan maupun lansia.
Tantangan dan Harapan dari Kemenhaj untuk Haji 2026
Dalam menghadapi penyelenggaraan haji 2026, Kemenhaj berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan haji.
Wamenhaj mengingatkan bahwa selain kesiapan petugas, juga sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif di antara para petugas haji tentang pentingnya nilai-nilai Haji Wada yang mencerminkan rasa peduli dan keadilan.
“Setiap petugas haji harus membawa nilai-nilai Haji Wada dalam setiap aspek pelayanan. Kami ingin penyelenggaraan haji Indonesia tahun 2026 menjadi lebih humanis, lebih penuh kepedulian, dan lebih berpihak kepada kelompok rentan, khususnya perempuan dan lansia,” ungkap Wamenhaj.
Penyelenggaraan Haji yang Berkeadilan dan Berempati
Salah satu hal yang ditekankan oleh Wamenhaj adalah bahwa penyelenggaraan haji 2026 harus berlangsung dengan semangat berkeadilan dan berempati.
Tidak hanya sekadar memfasilitasi ibadah, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua pihak, terutama bagi mereka yang membutuhkan perhatian lebih, seperti perempuan hamil, perempuan yang sudah lanjut usia, dan lansia yang seringkali mengalami kesulitan dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji.
Selain itu, Kemenhaj juga menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan untuk seluruh petugas haji, agar mereka siap menghadapi tantangan yang mungkin timbul selama pelaksanaan haji.
Hal ini termasuk pengetahuan tentang penyediaan layanan khusus untuk perempuan dan lansia, serta peningkatan layanan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan masing-masing jemaah.
Menjadi Haji yang Penuh Kepedulian dan Berkeadilan
Visi utama penyelenggaraan haji 2026 yang berfokus pada keadilan, empati, dan kepedulian terhadap perempuan dan lansia menjadi langkah progresif yang patut diapresiasi.
Keberpihakan pemerintah pada kelompok rentan ini tidak hanya sebatas angka simbolis, melainkan nyata dalam komposisi petugas yang lebih adil dan persiapan matang untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji.
Wamenhaj berharap bahwa melalui pelaksanaan Diklat PPIH Arab Saudi ini, petugas haji Indonesia akan lebih siap dalam memberikan pelayanan yang bermartabat dan berempati, serta mampu menerjemahkan nilai-nilai luhur dalam Haji Wada ke dalam setiap langkah pelayanan mereka.
Dengan demikian, penyelenggaraan haji 2026 dapat terlaksana dengan lebih baik, lebih humanis, dan lebih berkeadilan.